Ia menegaskan, kedaulatan digital bukan berarti Indonesia harus membuat seluruh teknologi sendiri. Sebaliknya, negara perlu memiliki alternatif dan membangun kemitraan agar tidak mudah didikte oleh pihak lain.

"Jadi sovereignty, kedaulatan adalah mempunyai pilihan, juga tidak dalam posisi di-dikte oleh pihak lain dan mempunyai alternatif. Saya kira itu yang optimal," sebutnya.