NADIKABAR.COM — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan keamanan nasional yang menjadi langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus sejalan dengan keadilan dan kesejahteraan.
Penekanan ini disampaikannya dalam Rapat Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wantimpres RI di Jakarta, Rabu, dihadiri anggota Wantimpres lainnya yakni Koordinator Bidang Polhukam Wantimpres RI Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, Letjen TNI (Purn.) Ida Bagus Purwalaksana, Anwar Usman, Margarito Kamis, Rocky Gerung, dan Mohammad Hatta.
"Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Komitmen tersebut perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang tepat sasaran dan terkoordinasi," kata Bamsoet dalam keterangannya.
Salah satu perhatian utama yang dibahas dalam rapat tersebut adalah memperkuat penyelesaian persoalan Papua dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan, dialog, peningkatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan.
"Khusus Papua, pendekatan kemanusiaan, dialog, dan pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama agar masyarakat semakin merasakan kehadiran negara serta memperoleh kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera," ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah telah membangun fondasi penting bagi percepatan pembangunan Papua melalui kebijakan otonomi khusus, pembangunan infrastruktur, dan penguatan pelayanan publik.
Melalui UU Nomor 2 Tahun 2021, kata dia, alokasi dana otonomi khusus ditingkatkan menjadi 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum nasional. Namun, tantangan geografis, keterbatasan akses pelayanan dasar, dan ketimpangan pembangunan masih membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Ia mencontohkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat kemiskinan Papua Pegunungan pada September 2025 menyentuh angka 27,21 persen.
