Oleh karenanya, Ketua DPR RI ke-20 itu mendesak efektivitas dana otsus perlu terus diperkuat melalui pengawasan berbasis hasil, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, serta pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau wilayah terpencil.
Ia mengatakan langkah pemerintah membangun Papua perlu terus diperkuat dengan memastikan setiap program benar-benar dirasakan masyarakat. Dana otonomi khusus harus semakin efektif untuk memperbaiki sekolah, memperluas layanan kesehatan, membuka lapangan kerja, dan mengembangkan ekonomi lokal.
"Dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan masyarakat Papua juga perlu diperluas. Dengan begitu, keamanan, kepercayaan masyarakat, dan kesejahteraan dapat tumbuh bersama," katanya menjelaskan.
Lebih lanjut, Ketua Umum KADIN Indonesia itu menilai penguatan pendekatan kesejahteraan di Papua perlu berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat sipil dan penegakan hukum yang profesional.
Bamsoet mendorong hadirnya mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta tokoh masyarakat lokal. Sinergi ini dinilai krusial untuk mencegah kekerasan, melindungi warga terdampak konflik, dan mempercepat pemulihan pelayanan publik.
Menurut dia, program pembangunan juga perlu diarahkan pada penguatan ekonomi lokal, pengembangan pertanian, peningkatan keterampilan generasi muda, serta akses pasar bagi produk masyarakat Papua. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan perdamaian yang lebih berkelanjutan.
Ia menekankan, stabilitas politik dan keamanan akan semakin kuat ketika masyarakat merasakan manfaat pembangunan dan mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Karena itu, langkah pemerintah memperkuat reformasi hukum, pemberantasan korupsi, dan pelayanan publik perlu terus didukung dengan pengawasan yang terukur.
"Kita perlu memastikan setiap kebijakan menghasilkan perubahan nyata, mulai dari pelayanan yang lebih cepat, kepastian hukum, hingga meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada negara,” ujarnya.