Selain Papua, rapat tersebut juga mengkaji reformasi hukum, pemberantasan korupsi, keamanan siber, ketahanan energi dan pangan, serta perkembangan geopolitik global yang berdampak terhadap Indonesia.
Dalam bidang Keamanan nasional, Bamsoet yang juga Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran itu mendorong penguatan kesiapsiagaan pemerintah menghadapi ancaman siber dan gangguan terhadap infrastruktur strategis.
Ia mengungkapkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mencatat sekitar 5,16 miliar anomali lalu lintas internet sepanjang 2025. Angka ini menunjukkan besarnya aktivitas mencurigakan di ruang digital Indonesia.
Bamsoet mendesak pemerintah perlu memperkuat standar keamanan sistem elektronik vital, audit berkala, serta koordinasi BSSN, BIN, Polri, TNI, dan Komdigi.
Sementara itu, di bidang energi dan pangan, pengawasan distribusi BBM, penguatan cadangan pangan, serta sistem pemantauan pasokan hingga tingkat daerah juga menjadi sorotan. Menurutnya, perlu terus dikembangkan untuk menjaga stabilitas harga dan aktivitas ekonomi masyarakat.
"Pemerintah perlu semakin memperkuat sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap berbagai ancaman nasional. Keamanan siber, ketersediaan energi, stabilitas pangan, dan perlindungan infrastruktur strategis harus dikelola secara terpadu," ujar Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila tersebut.
Bamsoet optimistis, melalui kejelasan pembagian tugas antar-instansi serta pemanfaatan teknologi yang tepat, potensi gangguan nasional dapat dicegah sejak dini tanpa mengganggu jalannya pelayanan publik, dan denyut ekonomi masyarakat.
"Dengan pembagian tugas yang jelas dan dukungan teknologi, pemerintah dapat mencegah gangguan sejak awal serta menjaga pelayanan publik dan kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan baik," ujarnya.
