NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) membuka peluang kolaborasi dalam transformasi ekonomi hijau dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui serangkaian pertemuan bilateral strategis di Uzbekistan.
Pertemuan berlangsung dengan Wakil Perdana Menteri Uzbekistan Bidang Investasi, Industri dan Perdagangan, Jamshid Khodjaev, pada 29 Oktober 2026, serta Ketua Komite Nasional Ekologi dan Perubahan Iklim Uzbekistan yang juga Penasihat Presiden Bidang Lingkungan Hidup, Aziz Abdukhakimov, pada 30 Oktober 2026.
Dalam pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Uzbekistan Bidang Investasi, Industri dan Perdagangan Jamshid Khodjaev, Zulhas menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan, tidak lagi mengimpor beras sejak 2025, serta mencatat kenaikan produksi beras 13,54 persen dan jagung 9,34 persen.
Ditambah cadangan beras pemerintah tertinggi sepanjang sejarah mencapai 4.579.788 ton, Zulhas optimistis bahwa Indonesia memiliki modal untuk memperluas kerja sama perdagangan dan investasi.
Kedua pihak kemudian membahas peluang perdagangan produk pertanian, termasuk potensi pasokan buah kering dari Uzbekistan ke pasar Indonesia dengan tetap memenuhi persyaratan keamanan pangan. Penguatan hubungan ekonomi juga didukung proses negosiasi Indonesia-Uzbekistan Free Trade Agreement (IU-FTA) yang diluncurkan pada 2 Maret 2026.
Zulhas dan Jamshid Khodjaev sepakat untuk membentuk Intergovernmental Joint Committee Indonesia-Uzbekistan, sebagai mekanisme untuk menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral serta mengawal pengembangan kerja sama kedua negara agar berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata.
Zulhas menyatakan, Indonesia menyambut rencana pembukaan penerbangan langsung Tashkent-Jakarta untuk memperkuat konektivitas pariwisata dan bisnis. Kerja sama ini diharapkan semakin mendekatkan masyarakat dan pelaku usaha kedua negara.
"Ketahanan pangan merupakan prioritas nasional. Capaian swasembada yang telah kita raih harus menjadi pijakan untuk memperkuat kerja sama, memperluas pasar produk Indonesia, dan membuka peluang investasi yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara," ujar Zulhas.
Aksi Iklim di COP 31 dan Investasi Hijau
Sementara itu, pertemuan dengan Penasihat Presiden Bidang Lingkungan Hidup Uzbekistan, Aziz Abdukhakimov, membahas pembangunan berkelanjutan, transformasi hijau, dan pengelolaan lingkungan.
Dengan dampak perubahan iklim yang semakin nyata, Indonesia mendorong penguatan aksi iklim, termasuk ke forum PBB dan COP31 yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Antalya, Turkiye.
Selain itu, Indonesia juga menyatakan membuka peluang investasi hijau melalui Nilai Ekonomi Karbon pada enam sektor: kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU), energi, limbah, industri, pertanian, dan kelautan.
Salah satu bidang yang dinilai potensial adalah pengolahan sampah menjadi energi atau Waste-to-Energy (WTE). Uzbekistan menargetkan 11 fasilitas WTE dalam 3 tahun ke depan dan Indonesia menargetkan sekurangnya 18 fasilitas WTE beroperasi hingga akhir 2029.
Kedua negara memiliki kepentingan yang sejalan dalam membangun tata kelola persampahan modern dan terintegrasi berbasis ekonomi sirkular.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga berbagi pengalaman rehabilitasi sekitar 2 juta hektare lahan kritis selama 2015-2025, termasuk 90.000 hektare mangrove.
Pemerintah menetapkan sekitar 579 kawasan konservasi seluas 27 juta hektare, termasuk 48 taman nasional, guna perllindungan keanekaragaman hayati.
"Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Kami melihat peluang kerja sama yang luas dengan Uzbekistan, mulai dari pengelolaan sampah menjadi energi, konservasi dan taman nasional, hingga pertanian berkelanjutan. Kemitraan ini penting agar pembangunan hari ini tetap menjaga bumi bagi generasi mendatang," kata Zulhas.
