NADIKABAR.COM — Pemerintah bakal mencabut hak guna usaha (HGU) sejumlah perusahaan perkebunan terkait kebakaran hutan dan lahan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan ada 11 perusahaan yang direkomendasikan Kabareskrim Polri untuk dicabut HGU-nya terkait persoalan kebakaran lahan.
"Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya," ujar Nusron dalam konferensi pers evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang hak guna usaha dikutip dari YouTube Kemenko Polkam, Senin (9/11/2026).
Sebelas perusahaan tersebut berada di Kalimantan. Meski begitu, Nusron tidak merinci nama perusahaan terkait karhutla, dia hanya menyebutkan inisial perusahaan.
"Kalau dilihat dari BO-nya atau beneficial ownership (pemegang saham pengendali perusahaan) dari 11 PT itu ada yang dari Korea Selatan, Malaysia, ada yang dari Singapura investornya, pemegang sahamnya, juga ada dari beberapa dalam negeri yang kami belum bisa sebut namanya di sini," sambungnya.
Nusron mengatakan bahwa dari 11 perusahaan tersebut, pemerintah membaginya ke dalam beberapa klaster penanganan. Klaster pertama mencakup tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya dicabut.
Pertama, PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare. Kedua PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat seluas 11.558 hektare. Ketiga PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat 5.355 dan juga seluas 2.360,81 hektare.
Pencabutan itu dilakukan karena tingkat kebakaran di lahan perusahaan mencapai lebih dari 50% dan terjadi berulang kali. Kemudian sarana dan prasarana untuk antisipasi kebakaran tidak ada dan yang kemudian melanggar diktum SK waktu pemberian hak.
Klaster kedua mencakup satu perusahaan yang HGU-nya telah berakhir sejak 2020, yakni PT BSLT dengan luas lahan 2.300 hektare. Lahan tersebut dipastikan akan diambil alih negara.
Klaster ketiga mencakup tiga perusahaan yang memiliki izin usaha perkebunan (IUP), tetapi belum mengantongi HGU. Pemerintah memastikan HGU ketiga perusahaan tersebut tidak akan diterbitkan.
Tiga perusahaan itu yakni PT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat seluas 5.244 hektare, PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat seluas 4.750 hektare dan PT AEL dengan luas 5.134 hektare.
Selanjutnya, klaster keempat mencakup pencabutan sebagian HGU, yakni PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan 1.510 hektare. Pencabutan tidak dilakukan seluruhnya karena tingkat kebakaran di lahan perusahaan kurang dari 50%.
"Kelima sedang pendalaman. Sedang kita kaji dan nanti akan kita laporkan kemudian yaitu PT STP kemudian PT API dan kemudian PT JMS sedang kita lakukan pendalaman apakah pencabutan semua atau sebagian sedang inspeksi fisik kelapangan dan diukur data data yang ada," katanya.
Berikut ini daftar 11 perusahaan yang disebut Nusron:
PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan SelatanPT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan BaratPT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan BaratPT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan BaratPT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan BaratPT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan BaratPT AEL di Kabupaten Ketapang, Kalimantan BaratPT JMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan TimurPT STP di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan TimurPT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan BaratPT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
