NADIKABAR.COM — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan saat ini terdapat 336 pasar rakyat dari berbagai daerah yang telah lolos verifikasi dan mengantre untuk direvitalisasi. Kendati demikian, usulan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun dinilai tidak akan cukup untuk mengakomodasi seluruh pasar tersebut.
Budi mengatakan dalam rapat kerja bersama dengan Komisi VI DPR telah disepakati untuk melakukan revitalisasi pasar. Berdasarkan data yang masuk, sebanyak 163 kabupaten/kota telah mengajukan kurang lebih 450 pasar untuk direvitalisasi. Dari jumlah tersebut, Kemendag telah merampungkan verifikasi terhadap 336 pasar.
"Dari 450 itu sekitar 336 sudah kita verifikasi, tapi kalau dengan anggaran Rp 1,2 triliun itu kan mungkin tidak semua bisa diakomodir ya karena terbatas," ujar Budi saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026).
Mengingat keterbatasan anggaran tersebut, pihaknya menerapkan persyaratan bagi daerah yang ingin mengajukan renovasi pasar. Pertama, setiap usulan wajib disertai kajian mendalam mengenai dampak revitalisasi bagi pedagang, pembeli, UMKM, hingga masyarakat luas di kabupaten/kota terkait.
"Memang kami persyaratkan sekarang ya. Jadi kalau mengajukan pasar itu harus ada kajian dulu, kajiannya ketika dilakukan revitalisasi apa dampaknya?" imbuh ia.
Kedua, pemerintah daerah harus memastikan komitmen terhadap tata kelola pasar ke depan. Ia tidak ingin pasar rakyat yang sudah dibangun kembali menjadi kumuh, becek, dan kotor.
"Jadi harus ada tanggung jawab dari pemerintah daerah ke depan tata kelola nya seperti apa? Kalau tidak bagus ya, nggak kami setujui. Jadi pasar harus bersih ya pokoknya tata kelolanya yang bagus. Jangan setelah direvitalisasi terus dibiarkan," beber Budi.
Ketiga, pengawasan yang ketat. Budi mengusulkan agar anggota DPR dapat turut serta bersama pemerintah melakukan pengawasan secara berkala. Dengan begitu, operasional pasar-pasar rakyat yang telah direvitalisasi dapat berjalan dengan baik.
Sebelumnya, Budi mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 1,86 triliun pada 2027. Tambahan anggaran ini sebagian besar digunakan untuk membangun serta revitalisasi 200 unit pasar rakyat yang menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dengan membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun.
"Sesuai surat Menteri Perdagangan tanggal 27 Agustus 2026, hal permohonan dukungan tambahan alokasi anggaran Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2027, usulan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 1.863.148.518.000," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9).
Lihat Video 'Menyusuri Wajah Baru Pasar Ikan Kramat Jati':
