"Status siaga jangan berhenti menjadi status administratif. Harus bisa dilihat apa yang disiapkan sebelum bencana terjadi, berapa desa rawan yang punya cadangan air, dan berapa titik karhutla yang memiliki sekat bakar," ucap Deni.
Ia pun mendesak Gubernur segera mengonsolidasikan BPBD, Dinas Kehutanan, BMKG, hingga pemerintah kabupaten/kota. Tujuannya untuk menyusun peta risiko terpadu hingga tingkat desa sebagai pedoman prioritas distribusi anggaran dan peralatan.
Untuk daerah langganan kekeringan, pemerintah perlu mempercepat pembangunan sumur dalam, embung, reservoir, dan perlindungan sumber mata air. Sementara di kawasan rawan karhutla, ketersediaan sekat bakar dan personel pemadam terlatih wajib dipastikan kesiapannya.
Deni menyoroti hubungan erat antara kerusakan ekologis akibat kebakaran kawasan Gunung Bromo, Arjuno, hingga Welirang terhadap ketahanan air warga.
"Karhutla tidak selesai ketika apinya padam. Hutan punya fungsi menyimpan air, kalau hulunya rusak dampaknya dirasakan masyarakat di bawah," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta orientasi belanja penanggulangan bencana dalam APBD Jawa Timur segera dievaluasi. Menurutnya, APBD harus memberikan porsi lebih besar pada pencegahan dan pengurangan risiko ketimbang datang saat keadaan darurat saja.
