NADIKABAR.COM — Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto buka suara soal tantangan dalam mengumpulkan pajak. Salah satunya terkait kesadaran masyarakat membayar pajak sebagai wujud peran serta dalam pembangunan.
Apalagi sekitar 75% program pembangunan dibiayai penerimaan pajak. Bimo pun meminta masyarakat memahami kondisi tersebut.
"Kebermanfaatan perpajakan dan peran perpajakan terhadap pembangunan ini dirasakan masih rendah, kesadaran masyarakat untuk memahami bahwa hampir semua inisiatif program prioritas pembangunan nasional hampir semuanya 75% didanai oleh penerimaan pajak," ujar Bimo dalam Media Gathering di Bogor, Kamis (1/10/2026).
Bimo menjelaskan mulai 2027 nanti, pemerintah mulai menerapkan sejumlah kebijakan untuk menggenjot penerimaan pajak. Pertama, penguatan keberlanjutan reformasi pajak dan harmonisasi berbagai kebijakan perpajakan.
"Tentu ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi, kemudian meningkatkan penerimaan dan juga rasio perpajakan, intensifikasi dan juga ekstensifikasi," terang Bimo.
Kedua, meningkatkan kepatuhan perpajakan, pengawasan aktivitas dan barang-barang ilegal melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis big data dan AI
Ketiga, penguatan sistem perpajakan lalu pemberian insentif yang semakin selektif, pruden dan berjangka waktu.
"Arahan Bapak Menteri Keuangan, insentif diarahkan untuk industri-industri yang penciptaan lapangan kerjanya tinggi, yang produk orientasi ekspornya juga semakin bervariasi untuk diversifikasi produk maupun investasinya," tutur Bimo.
