"Di sektor keuangan, Presiden Prabowo juga mengambil langkah besar dengan memerintahkan untuk menggeser keuangan perbankan agar melayani perekonomian rakyat. Berikutnya Presiden Prabowo melakukan realokasi Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) untuk menstimulasi produksi dan produktifitas perekonomian rakyat," sambungnya.
Para relawan juga menilai Prabowo telah melakukan koreksi pilar-pilar pertumbuhan ekonomi. Pilar-pilar pertumbuhan ekonomi yang dikoreksi tersebuat ialah pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada investasi sumber daya alam untuk bahan mentah negara industri, pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada konsumsi barang dan komoditi impor yang menjadikan bangsa kita semata sebagai pasar.
Di sektor ekonomi, relawan menyoroti upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan dan kemandirian ekonomi nasional. Sejumlah program yang disebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, serta program rumah subsidi bagi masyarakat.
Relawan juga menyoroti kebijakan pengelolaan SDA, termasuk hilirisasi, pembangunan smelter, dan swasembada pangan. Langkah itu dinilai sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap modal asing.
Selain itu, relawan menyinggung pembentukan Danantara. Menurutnya, pembentukan itu diarahkan untuk mengonsolidasikan aset badan usaha milik negara (BUMN) dan mendukung pembiayaan pembangunan ekonomi nasional.
"Dalam hal kekuatan modal finansial, Indonesia adalah negara dengan surplus ekspor SDA yang besar, devisa yang besar. Namun tidak tersimpan di dalam negeri dan dikelola sebagai sumber modal nasional. Situasi tersebut yang menjadi landasan bagi Presiden Prabowo untuk membuat kebijakan yang mewajibkan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) dalam ekonomi nasional paling cepat satu tahun," ujarnya.
