NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah laporan Amerika Serikat (AS) yang menuduh Indonesia masuk jaringan pengalihan barang atau transhipment. AS menilai praktik transhipment ini untuk membantu China menghindari tarif.
Airlangga mengatakan Indonesia tidak pernah terlibat bahkan diberitahu mengenai studi tersebut. Dalam laporan tersebut, Indonesia diasumsikan masuk ke dalam Tier 2 bersama Brasil, Malaysia, Thailand, Turki, dan Vietnam. Kelompok ini dituding sebagai negara manufaktur terintegrasi dengan China yang mengekspor produk seperti plastik dan turunannya ke AS.
"Kami katakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Dan kedua, Indonesia ditempatkan di Tier 2, diasumsikan masuk tier 2, di mana merupakan manufaktur terintegrasi dengan China dan ekspornya ke Amerika, terutama untuk produk-produk plastik dan turunannya," ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).
Airlangga menjelaskan kawasan industri di Batam dan Bekasi telah beroperasi sejak tahun 1990-an. Industri berbasis plastik di dalam negeri sebagian besar merupakan perusahaan nasional. Selain itu, pasokan bahan baku plastik sudah diproduksi secara mandiri di dalam negeri, seperti oleh Chandra Asri serta Lotte Chemical.
"Jadi, tidak benar ini menggunakan transhipment dari negara lain untuk memproses," tegas Airlangga.
