NADIKABAR.COM — Kemacetan parah hingga mengular sampai beberapa kilometer yang kerap terjadi pada akses penyeberangan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur dinilai membawa dampak cukup besar bagi roda perekonomian Jawa dan Bali.

Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno, menegaskan penanganan kemacetan ini tidak bisa dibebankan ke satu pihak saja, melainkan butuh kolaborasi dan integrasi lintas instansi.

Menurutnya pembenahan akses penyeberangan Ketapang-Gilimanuk melibatkan banyak elemen mulai dari regulator, pengelola pelabuhan, operator kapal, kepolisian, pemda, hingga pengguna jasa.

"Secara teknik, jika dilihat ini semua karena masalah optimasi jaringan dan simpul, serta dalam mengatasinya perlu kerja sama semua pihak. Jika hal ini dilakukan, InsyaAllah tertangani macet akan selesai," kata Djoko dalam keterangan resminya, ditulis Sabtu (3/10/2026).

Dalam hal ini, menurutnya pengaturan arus lalu lintas ke arah Pelabuhan Ketapang seharusnya dilakukan sejak dari hulu, bukan menunggu kendaraan menumpuk di depan pintu masuk pelabuhan. Pemerintah dan aparat dinilai perlu menyiapkan rekayasa lalu lintas, penyiapan holding area, pengaturan armada logistik, serta sistem antisipasi dini saat volume kendaraan mulai meningkat.

Sebab menurutnya di jalur Ketapang-Gilimanuk merupakan perlintasan utama bahan pokok dan kebutuhan industri ke Bali dan Nusa Tenggara. Dominasi truk-truk berukuran besar membutuhkan waktu bongkar muat lebih lama dan memakan ruang dermaga serta ruang jalan yang signifikan.

Atas dasar inilah ia sangat memperhatikan eksistensi kendaraan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang perlu dikendalikan sebelum kendaraan masuk pelabuhan. Penertiban kendaraan ODOL merupakan tanggung jawab lintas instansi. Jangan sampai persoalan yang tidak selesai di jalan akhirnya menumpuk di pintu pelabuhan.

"Di sini proses pembagian tanggung jawab harus jelas. Regulator mengatur dan mengawasi, kepolisian menjaga lalu lintas dan keamanan, Pemda mendukung pengaturan wilayah, sementara pengelola pelabuhan dan operator kapal memastikan pelayanan penyeberangan berjalan optimal," terangnya.

Lebih lanjut, Djoko mengatakan peningkatan kapasitas infrastruktur harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Pengembangan dan peningkatan kapasitas dermaga yang sedang dilakukan perlu dilihat sebagai upaya jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan lintasan.

Selain itu truk angkutan barang kerap menumpuk di jalan raya sekitar pelabuhan karena belum optimalnya kantong parkir (buffer zone) atau area penampungan sementara sebelum masuk area pelabuhan.

Kondisi ini membuat antrean tidak hanya melumpuhkan arus penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, tetapi juga memicu kemacetan ekor di jalan nasional Jalur Pantura Situbondo-Banyuwangi. Sehingga juga diperlukan infrastruktur terkait area kantong parkir tersebut.

"Namun pembangunan infrastruktur tetap harus diikuti perbaikan pengaturan lalu lintas, pola operasi, dan manajemen kendaraan dari hulu," tegas Djoko.