"Jadi produsen, konsumen dua-duanya dikhianati," ujarnya.
Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu juga menyebut stok beras pemerintah saat ini mencapai sekitar 4,5 juta ton, sementara kapasitas gudang sekitar 3 juta ton. Menurut dia, kelebihan stok tersebut membuat pemerintah harus menyewa gudang tambahan.
Amran membandingkan kondisi itu dengan situasi ketika pemerintah sebelumnya mendapat desakan untuk mengimpor beras karena stok dinilai kurang.
Ia menilai penindakan terhadap pelaku pengoplosan dapat membantu menurunkan harga beras yang dijual di atas ketentuan. Namun, ia meminta aparat memeriksa kemungkinan keterlibatan pihak internal, termasuk dari Kementerian Pertanian dan Perum Bulog.
Amran mengatakan akan memecat pegawai Kementan yang terbukti terlibat serta mengirimkan rekomendasi pemeriksaan terhadap pihak terkait. Ia juga meminta aparat kepolisian menindak perkara tersebut tanpa pandang bulu.
"Kalau ada dari Kementerian Pertanian, Bulog ikut, saya pastikan saya pecat. Kalau sore ini, hari ini aku tahu, sore saya pecat," ujar Amran.
Ia menambahkan aturan pembelian beras SPHP oleh perusahaan telah ditetapkan dan diawasi. Kendati, ia menduga masih ada pihak yang bermain dari dalam sehingga praktik tersebut dapat terjadi.
Amran meminta pengawasan terhadap Bulog maupun jajaran Kementan dilakukan untuk menelusuri kemungkinan penyimpangan dan membongkar jaringan yang diduga terlibat.
