Untuk mendukung pelaksanaan skema tersebut, Amran mengatakan pemerintah mengalihkan anggaran sekitar Rp3,7 triliun bagi petani jagung dan peternak.
Anggaran itu berasal dari pengurangan sejumlah belanja yang dinilai bukan prioritas mendesak, seperti seminar di hotel, kunjungan, perjalanan dinas, dan kegiatan perkantoran.
"Kami alihkan anggaran kurang lebih Rp3,7 triliun semuanya, untuk peternak dan juga petani jagung. Ini demi petani-peternak Indonesia," tegasnya.
Amran mengatakan dukungan terhadap petani dan peternak diperlukan karena sektor tersebut menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 160 juta masyarakat Indonesia.
Pemerintah juga menyoroti persoalan tata niaga telur, terutama ketika harga di tingkat peternak turun, tetapi harga di tingkat konsumen masih tinggi.
Ia menyatakan pemerintah akan mengawal harga telur di tingkat peternak agar sesuai ketentuan serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti praktik pembelian yang tidak sesuai.
"Jangan ganggu petani-peternak kita. Ini bayangkan, ini telur harga di peternak, jatuh. Harga di konsumen, tinggi," ujar Amran.
Melalui skema penyerapan dan penyimpanan jagung tersebut, Kementan menargetkan pasokan bahan baku pakan lebih terjaga ketika produksi menurun. Mekanisme ini juga diarahkan untuk mengurangi tekanan fluktuasi pasokan dan harga jagung terhadap biaya produksi peternak.
