"Kita harus membedakan antara anggaran yang cair secara administratif dengan serapan riil yang berdampak ekonomis optimal," ujar Rahma.

Ia mengingatkan mengejar target masif dalam waktu singkat sering kali memaksa birokrasi mempercepat pencairan tanpa verifikasi lapangan yang memadai.

Sementara di tingkat daerah, tantangan penyerapan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kerap tertahan di penghujung tahun, karena hambatan administrasi pengadaan maupun kehati-hatian birokrasi.

"Suntikan dana dari pusat terkadang mengendap, sementara di perbankan daerah sebelum benar-benar dibelanjakan sehingga membuat daya serap tidak merata," ujar Rahma.

Ia mengatakan percepatan belanja tidak boleh menjadi ajang menghabiskan anggaran atau budget absorption syndrome. Hal itu dapat menimbulkan inefisiensi dan potensi mark-up, karena proyek pengadaan barang dan jasa yang dikejar jelang akhir tahun rentan terhadap penurunan mutu, minimnya pengawasan kualitas, hingga celah pemborosan anggaran.

Guna mengoptimalkan serapan anggaran, Rahma menilai fokus belanja pada pos non-fisik dan Transfer ke Daerah (TKD) yang sudah matang bisa menjadi langkah konkret.

Apalagi, proyek infrastruktur fisik bersifat jangka panjang dan berisiko tinggi jika dipaksakan rampung dalam dua bulan karena rawan mangkrak atau turun kualitasnya. Begitu juga dengan alokasi besar sebaiknya diarahkan pada percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program perlindungan sosial.