"Penyaluran subsidi, bantuan langsung, atau program jaring pengaman sosial jauh lebih cepat diserap dan langsung berdampak instan terhadap daya beli masyarakat kelas bawah di akhir tahun," ujar Rahma.

Di samping itu, pemerintah pusat dapat mempercepat transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non-fisik bagi daerah yang dokumen persyaratannya telah siap, disertai pendampingan administratif agar dana tidak macet di kas daerah.

Pemerintah juga disarankan mengoptimalkan kontrak yang sudah berjalan (ongoing contracts) dan menghindari memulai proyek baru di ujung tahun yang mustahil diselesaikan.

Prioritas perlu diarahkan pada penyelesaian serta pembayaran termin akhir untuk proyek-proyek tahun jamak (multi-years contract) yang progres fisiknya sudah mendekati 90 persen hingga 99 persen karena menuntaskan tahap finishing dinilai jauh lebih aman secara hukum maupun teknis.

Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, Rahma mendorong penguatan pengawasan melalui pembentukan tim satuan tugas atau desk asistensi khusus dari Kementerian Keuangan, LKPP, dan BPKP guna mendampingi K/L yang pagu anggarannya masih besar namun serapannya lambat.

"Pendampingan ini bertujuan mempercepat proses administrasi pencairan tanpa melanggar rambu-rambu hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga birokrasi tidak takut untuk mengeksekusi anggaran," ujar Rahma.

Upaya tersebut, lanjut Rahma, perlu dibarengi dengan pemanfaatan sistem pembayaran digital pemerintah seperti digital payment marketplace pengadaan untuk mempercepat transaksi belanja operasional rutin K/L serta memangkas birokrasi berlapis di tingkat satuan kerja (satker).