NADIKABAR.COM — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggenjot realisasi belanja negara jelang tutup tahun. Adapun target anggaran untuk dibelanjakan mencapai Rp945,2 triliun selama November dan Desember ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara meminta kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah menuntaskan dan mempercepat belanja prioritas agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.

"Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat, namun efisiensinya juga tetap muncul," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).

Guru Besar Ekonomi Moneter Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai secara teknis administratif dan historis, membelanjakan Rp945,2 triliun dalam dua bulan merupakan hal yang mungkin dilakukan.

Ia mengatakan pola belanja pemerintah, baik K/L maupun Transfer ke Daerah (TKD) memang selalu mengalami lonjakan (spike) signifikan pada kuartal keempat.

"Banyak kontrak pengadaan, proyek infrastruktur fisik, dan pencairan termin akhir yang memang dijadwalkan selesai dan dibayarkan pada November dan Desember," ujar Rahma kepada NadiKabar.com, Selasa (17/11).

Kendati demikian, Rahma menekankan perlunya menyoroti kualitas penyerapan tersebut serta implikasinya terhadap efisiensi dan perekonomian.

"Kita harus membedakan antara anggaran yang cair secara administratif dengan serapan riil yang berdampak ekonomis optimal," ujar Rahma.

Ia mengingatkan mengejar target masif dalam waktu singkat sering kali memaksa birokrasi mempercepat pencairan tanpa verifikasi lapangan yang memadai.

Sementara di tingkat daerah, tantangan penyerapan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kerap tertahan di penghujung tahun, karena hambatan administrasi pengadaan maupun kehati-hatian birokrasi.

"Suntikan dana dari pusat terkadang mengendap, sementara di perbankan daerah sebelum benar-benar dibelanjakan sehingga membuat daya serap tidak merata," ujar Rahma.

Ia mengatakan percepatan belanja tidak boleh menjadi ajang menghabiskan anggaran atau budget absorption syndrome. Hal itu dapat menimbulkan inefisiensi dan potensi mark-up, karena proyek pengadaan barang dan jasa yang dikejar jelang akhir tahun rentan terhadap penurunan mutu, minimnya pengawasan kualitas, hingga celah pemborosan anggaran.

Guna mengoptimalkan serapan anggaran, Rahma menilai fokus belanja pada pos non-fisik dan Transfer ke Daerah (TKD) yang sudah matang bisa menjadi langkah konkret.

Apalagi, proyek infrastruktur fisik bersifat jangka panjang dan berisiko tinggi jika dipaksakan rampung dalam dua bulan karena rawan mangkrak atau turun kualitasnya. Begitu juga dengan alokasi besar sebaiknya diarahkan pada percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program perlindungan sosial.

"Penyaluran subsidi, bantuan langsung, atau program jaring pengaman sosial jauh lebih cepat diserap dan langsung berdampak instan terhadap daya beli masyarakat kelas bawah di akhir tahun," ujar Rahma.

Di samping itu, pemerintah pusat dapat mempercepat transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non-fisik bagi daerah yang dokumen persyaratannya telah siap, disertai pendampingan administratif agar dana tidak macet di kas daerah.

Pemerintah juga disarankan mengoptimalkan kontrak yang sudah berjalan (ongoing contracts) dan menghindari memulai proyek baru di ujung tahun yang mustahil diselesaikan.

Prioritas perlu diarahkan pada penyelesaian serta pembayaran termin akhir untuk proyek-proyek tahun jamak (multi-years contract) yang progres fisiknya sudah mendekati 90 persen hingga 99 persen karena menuntaskan tahap finishing dinilai jauh lebih aman secara hukum maupun teknis.

Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, Rahma mendorong penguatan pengawasan melalui pembentukan tim satuan tugas atau desk asistensi khusus dari Kementerian Keuangan, LKPP, dan BPKP guna mendampingi K/L yang pagu anggarannya masih besar namun serapannya lambat.

"Pendampingan ini bertujuan mempercepat proses administrasi pencairan tanpa melanggar rambu-rambu hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga birokrasi tidak takut untuk mengeksekusi anggaran," ujar Rahma.

Upaya tersebut, lanjut Rahma, perlu dibarengi dengan pemanfaatan sistem pembayaran digital pemerintah seperti digital payment marketplace pengadaan untuk mempercepat transaksi belanja operasional rutin K/L serta memangkas birokrasi berlapis di tingkat satuan kerja (satker).