"Ini bukan semata-mata soal murah atau mahal. Ada prinsip amanah dan hak jemaah yang harus dijaga. Jangan sampai biaya jemaah yang berangkat terlihat rendah karena porsi nilai manfaat yang digunakan terlalu besar, sementara hak manfaat jemaah yang masih menunggu justru semakin kecil," ujar Selly.
Selly juga meminta pemerintah mengevaluasi dan melakukan simulasi ulang seluruh komponen BPIH 2027. Di antaranya, dari penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan Armuzna hingga komponen pelayanan lainnya.
"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan mendorong efisiensi. Kalau ada biaya yang bisa dinegosiasikan, efisienkan. Kalau kontrak bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau ada komponen yang bisa ditekan tanpa menurunkan kualitas pelayanan, tekan. Jangan setiap tekanan biaya langsung diterjemahkan menjadi tambahan beban atau tambahan penggunaan nilai manfaat," ujarnya.
Menurutnya, pembahasan BPIH 2027 harus menghasilkan skema pembiayaan yang memperhatikan jemaah yang berangkat sekaligus keberlanjutan hak jemaah yang masih menunggu.
"Jadi prinsipnya jelas, hitung biaya riil, buka datanya, evaluasi kontraknya, efisienkan yang bisa diefisienkan, dan lindungi hak seluruh jemaah, baik yang berangkat maupun yang masih menunggu," tutur Selly.
