NADIKABAR.COM — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan rencana pemerintah untuk menunjuk suatu lembaga sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP).
Nantinya perusahaan diberikan waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon untuk dikelola ke lembaga pemerintah yang ditunjuk.
Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah berlaku pada 28 Oktober lalu.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri memastikan UU dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi ekosistem ketenagakerjaan, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja.
"Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon," ujar Indah dalam acara Sosialisasi UU No. 27 Tahun 2026 pada Jumat (13/11), dilansir dari Youtube akun @NgoPiSIK.
Khusus untuk fase setelah bekerja, pemerintah menghadirkan skema pengamanan hak pekerja baru.
"Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 membawa satu pengaturan yang spektakuler baru, yaitu Dana Cadangan Pesangon," tambahnya.
Indah menjelaskan mekanisme itu mewajibkan perusahaan untuk langsung memperhitungkan potensi kewajiban pesangon sejak awal mempekerjakan karyawan tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
"Dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutan ter-PHK, dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," jelasnya.
