Apabila nilai dana yang dicadangkan ternyata lebih kecil dari hak pesangon yang wajib diterima pekerja, Pasal 257 ayat (2) mewajibkan pengusaha untuk membayarkan kekurangannya secara langsung.
Sebaliknya, jika terdapat sisa dana setelah hak pekerja dilunasi, sisa tersebut dikembalikan kepada pengusaha sebagai aset perusahaan.
Beleid ini juga mengatur skema saat pekerja mengundurkan diri atau hubungan kerja berakhir bukan karena PHK.
Dalam Pasal 258 ayat (1), lembaga pemerintah wajib mengembalikan seluruh dana cadangan pesangon yang berasal dari aset pengusaha tersebut kembali kepada pengusaha paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran hubungan kerja.
Namun, dana yang dicadangkan tersebut dilarang ditarik kembali oleh pengusaha selama hubungan kerja masih berlangsung.
Terakhir, mengenai tenggat waktu penerapan, Pasal 321 dalam ketentuan peralihan menegaskan bahwa penyediaan dan pemupukan dana cadangan pesangon oleh pengusaha mulai berlaku paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak UU Nomor 27 Tahun 2026 ini diundangkan.
Bagi perusahaan yang bandel atau tidak mematuhi kewajiban penyediaan dan pemupukan dana cadangan pesangon sesuai Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 256 ayat (1), pemerintah menyiapkan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 298 ayat (1).
Sanksi tersebut diberikan secara bertahap mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
