Lantas, bagaimana dengan aturan lengkapnya?
Ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon diatur secara rinci melalui Pasal 253 yang mewajibkan pengusaha untuk menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun, kewajiban ini dikecualikan bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil.
"Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja," bunyi Pasal 253 ayat (1) beleid tersebut.
Terkait sumber dan pencatatannya, Pasal 254 menjelaskan bahwa dana cadangan pesangon bersumber dari aset pengusaha yang dicadangkan dalam neraca keuangan perusahaan setiap tahun.
Dana yang telah dicadangkan tersebut harus ditempatkan pada lembaga pemerintah yang ditunjuk dan selanjutnya akan dicatat sebagai aset dari pekerja yang bersangkutan.
Kendati begitu, pengelolaan dana ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Pasal 255 ayat (1) menegaskan bahwa dana cadangan pesangon dikelola oleh lembaga pemerintah dengan memperhatikan sejumlah prinsip ketat, yakni kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, keamanan, kemanfaatan bagi pekerja, serta kepastian pengembalian aset pengusaha apabila terjadi kelebihan dana. Selain itu, dana yang terkumpul dikelola secara terpisah dari aset lembaga pengelola itu sendiri.
Kemudian, dari sisi operasional, Pasal 256 mengatur bahwa besaran penyediaan dan pemupukan dana cadangan pesangon dilakukan oleh pengusaha sejak terjadinya hubungan kerja. Ketentuan teknis mengenai besaran penyediaan, pemupukan, hingga pencairan dana ini nantinya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Sementara itu, untuk mekanisme pencairannya saat pekerja mengalami PHK, Pasal 257 ayat (1) menyebutkan bahwa dana cadangan pesangon dibayarkan langsung oleh lembaga pemerintah kepada pekerja berdasarkan permohonan pengusaha.
