NADIKABAR.COM — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana mengkaji moratorium pembangunan smelter yang hanya menghasilkan produk setengah jadi.
Langkah ini dipertimbangkan agar industri pengolahan mineral di dalam negeri tak berhenti pada produk antara tetapi berlanjut hingga menghasilkan barang jadi dengan nilai tambah lebih besar.
Bahlil menilai sebagian besar industri hilirisasi Indonesia saat ini masih menghasilkan produk setengah jadi. Karena itu, pemerintah ingin mengarahkan investasi baru ke industri yang mampu mengolah bahan baku hingga tahap akhir sehingga manfaat ekonominya dapat lebih banyak dinikmati di dalam negeri.
"Saya mau sampaikan, industri hilirisasi kita sekarang masih mayoritas produknya itu baru di tengah (setengah jadi), baru di 60 persen, 50 persen, dan ini membludak sekarang. Jadi mungkin perlu kita membuat kajian, Pak Dirjen Minerba (Tri Winarno), apakah masih kita mungkinkan untuk membangun smelter yang produknya itu hanya setengah jadi atau kita moratorium?" kata Bahlil dalam acara Opening Ceremony Minerba Convex 2026 di Jiexpo Convention Center, Jakarta Pusat, Senin (2/11).
Ia mengatakan pemerintah perlu mendorong pembangunan industri yang menghasilkan produk akhir. Dengan begitu, bahan baku setengah jadi tak seluruhnya dikirim ke luar negeri untuk diproses lebih lanjut.
"Untuk smelter yang setengah jadi, yang perlu kita dorong adalah produk akhirnya. Supaya bahan baku setengah jadi ini tidak semuanya diekspor ke luar, jadi Indonesia itu betul-betul mendapatkan manfaatnya secara utuh," ujarnya.
Bahlil menjelaskan kebijakan hilirisasi selama ini telah meningkatkan nilai ekspor nikel Indonesia.
