NADIKABAR.COM — Tahun lalu Indonesia memasok hampir separuh batu bara yang diperdagangkan di dunia, tetapi harga batu bara justru jatuh ke titik terendah. Untuk membalik keadaan itu, pemerintah memilih mengendalikan produksi lewat Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sehingga harga naik dan pendapatan negara ikut terdongkrak.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan pengendalian produksi ini menjadi langkah strategis agar komoditas tambang Indonesia memiliki daya tawar yang lebih kuat di pasar Internasional.
"Jadi produksinya terkoreksi, turun, tapi pendapatannya naik. Ini baru paten. Nggak dijual murah barang kita," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11/2026).
Hal tersebut disampaikan Bahlil saat membuka Mineral dan Batubara Convention - Expo (Minerba Convex) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (2/11).
Bahlil menjelaskan konsumsi batu bara dunia mencapai sekitar 8,9 miliar ton per tahun, sementara yang diperdagangkan antarnegara sekitar 1,3 miliar ton. Pada 2025, Indonesia memasok sekitar 540 juta ton atau setara 43 persen pasokan dunia.
Besarnya pasokan itu tidak berbanding lurus dengan keuntungan. Profit perusahaan tidak terlalu besar dan pendapatan negara tidak maksimal.
Menurut Bahlil, pembukaan lahan tambang yang jorjoran membuat batu bara Indonesia akhirnya dijual murah.
Bahlil mengaku sempat membuat aturan untuk menaikkan Harga Batubara Acuan (HBA), tetapi kebijakan tersebut kurang direspon oleh pasar. Pemerintah kemudian memilih menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan sehingga harga batu bara tahun ini bisa mencapai 154 dolar AS.
"Jangan kita mengelolanya seperti orang yang kelaparan. Jangan seperti orang yang baru puasa, tiba-tiba buka puasa, apa aja yang mau dimakan," jelasnya.
Bahlil meminta agar pengusaha tidak saling mendahului. Ia memahami pengusaha selalu ingin meraih keuntungan maksimal, tetapi pembagian RKAB juga harus adil.
Adapun jumlah perusahaan yang mengajukan RKAB naik dari sekitar 500 perusahaan pada 2025 menjadi 650 perusahaan pada 2026. Menurut Bahlil, kondisi ideal adalah produksi tinggi dengan harga bagus, tetapi ketika harga sedang turun produksi tidak boleh digenjot secara jorjoran.
Strategi pengendalian produksi tersebut terbukti sejalan dengan tren positif penerimaan negara. Bahlil menyebutkan PNBP sektor minerba pada 2025 berada di kisaran Rp130-135 triliun dan per 1 Oktober 2026 telah menembus Rp141 triliun serta diperkirakan akan mencapai Rp160-165 triliun pada akhir tahun.
Melalui pengendalian produksi, pemerintah ingin memastikan batu bara Indonesia tidak lagi dijual murah, sekaligus menjaga cadangan agar tetap memberi manfaat bagi generasi mendatang.
