"Saya akan sampaikan di saat pembahasan undang-undang. Lembaganya akan berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden. Itu sudah clear, tidak untuk diperdebatkan. Tinggal kita mencari formulasi regulasi yang memperkuat BUK, terutama dalam perizinan," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026).
Dia mengatakan urusan perizinan proyek migas lintas sektor seringkali menjadi penghambat peningkatan lifting migas. Pihaknya ingin mengubah hal tersebut.
"Kita tidak ingin perizinan yang lintas sektor itu menjadi penghambat terhadap peningkatan lifting kita, dengan tidak mengurangi proses-proses sebagaimana mestinya dalam kewenangan kementerian masing-masing," beber Bahlil.
