NADIKABAR.COM — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menduga adanya penyelewengan sepanjang Oktober 2026 dalam penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Modusnya, memanfaatkan Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjadi salah satu kanal resmi penyaluran.
Dalam catatan Bapanas, realisasi penyaluran beras program SPHP melalui RPK termasuk kanal dengan porsi yang terbesar. Pada realisasi penugasan pertama SPHP beras 828 ribu ton dari Maret sampai September, penyaluran melalui RPK mencatatkan 193,8 ribu ton atau 23,42% dari total 828 ribu ton.
Selanjutnya, pada realisasi penugasan tambahan SPHP beras yang kembali bergulir sejak Oktober, RPK menjadi saluran penjualan yang paling besar. Sampai 5 November realisasi SPHP beras melalui RPK sebanyak 46,2 ribu ton atau 29,78% dari total realisasi yang telah mencapai 155,3 ribu ton.
"Penyaluran beras SPHP pada penugasan pertama cukup masif, terealisasi 100 persen atau 828 ribu ton. Namun mengapa harga di sebagian besar wilayah masih tinggi? Kami khawatir masih banyak penyimpangan, salah satunya melalui RPK," ujar Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan dalam keterangannya, dikutip Minggu (8/11/2026).
Hermawan menduga sejumlah RPK yang melakukan penyelewengan. Hal ini ditandai dengan stok beras SPHP yang cepat terjual. Ia pun meminta RPK dengan volume pemesanan di atas perkiraan normal dipantau secara khusus.
"Ada beberapa RPK yang dicurigai karena stoknya cepat sekali habis. Belum sepekan sudah habis, lalu memesan lagi. Kami minta Bulog segera berkoordinasi dengan Satgas Pangan apabila menemukan pemesanan yang mencurigakan seperti itu," katanya.
