NADIKABAR.COM — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan petani jagung boleh menjual hasil panen dengan harga di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Pemerintah menegaskan HPP merupakan batas minimal pembelian oleh Perum Bulog untuk melindungi petani ketika harga jagung turun.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan mengatakan tidak ada larangan maupun ancaman pidana bagi petani yang menjual jagung di atas HPP. Ketika harga pasar sedang tinggi, pembelian dapat dilakukan oleh pihak swasta.

"Tidak ada pemerintah melarang petani menjual harga di atas HPP. Yang wajib membeli jagung Rp6.400 (sesuai HPP) itu adalah Bulog. Jadi pada saat harga lagi tinggi, pemerintah setop, yang beli adalah swasta," ujar Hermawan dalam pertemuan dengan asosiasi petani di Jakarta, Senin (16/11).

Ia menjelaskan HPP jagung pipilan kering diatur dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 381 Tahun 2025 dan diperkuat melalui Surat Edaran Bapanas Nomor 457 Tahun 2026.

HPP jagung di tingkat petani ditetapkan minimal Rp5.500 per kilogram untuk kadar air 18-20 persen tanpa ketentuan tingkat aflatoksin.

Sementara itu, HPP Rp6.400 per kilogram berlaku untuk pembelian jagung dalam kemasan dengan serah terima di gudang Bulog, kadar air maksimal 14 persen, dan aflatoksin maksimal 50 bagian per miliar (ppb).

Adapun harga Rp6.250 per kilogram berlaku untuk pembelian jagung curah dengan spesifikasi kadar air dan aflatoksin yang sama.

Hermawan menegaskan ketentuan HPP tersebut ditujukan kepada Bulog. Lembaga itu wajib menyerap jagung petani ketika harga domestik turun, terutama saat panen raya.