"HPP adalah Harga Pembelian Pemerintah. Pemerintah itu siapa? Bulog. Jadi yang membeli dengan harga seperti ini adalah Bulog," katanya.
"Harga yang ditetapkan seperti ini, Bulog beli. Ini sangat bermanfaat pada saat panen raya. Pada saat harga lagi jatuh. Bulog wajib membeli sesuai HPP," sambungnya.
Bapanas mencatat Bulog telah menyerap 240,7 ribu ton jagung produksi dalam negeri hingga pertengahan November 2026. Realisasi penyerapan pada Oktober mencapai 2.308 ton, sedangkan pada 1-15 November tercatat 3.443 ton.
"Dengan adanya surat edaran ini kita menjaga petani. Makanya Bulog kan kita wajibkan serap kalau misalnya harga di petani rendah. Kalau Bulog, misalnya sekarang Rp7.000, Bulog kan tidak bisa serap karena harga pemerintah Rp6.400, silakan dari swasta nyerap, boleh, itu tidak dilarang. Tidak ada pidananya," ujar Hermawan.
Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jember Jumantoro mengatakan pihaknya sempat khawatir surat edaran Bapanas menimbulkan polemik di lapangan. Ia mengaku mendapat informasi bahwa pedagang enggan membeli jagung petani karena takut terkena sanksi.
"Kami tidak ingin surat edaran itu menjadi polemik, karena pada saat petani menjual jagungnya, alasannya dampak dari surat edaran. Takut dipenjara (kata) pedagang, sehingga kami paksa ingin ketemu. Saya terima kasih kepada Pak Deputi," ujarΒ Jumantoro.
Setelah mendapat penjelasan Bapanas, ia mengaku lebih memahami ketentuan HPP dan menilai kekhawatiran petani selama ini muncul akibat kesalahpahaman.
"Keterbukaan Pak Hermawan ini menjadi cerah buat kami. Menjadi apa? Buat kami-kami semuanya, kami selaku petani merasa bangga hari ini. Ternyata ketakutan itu karena salah persepsi," ujarnya.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya juga menegaskan penindakan terhadap pelanggaran harga pangan menyasar pelaku usaha besar, bukan petani maupun pedagang kecil.