"Ketentuan denda dan penjara itu bagi yang mempermainkan harga. Dan itu berlaku untuk distributor dan produsen khusus yang level atas. Yang melakukan itu produsen dan distributor besar," kata Amran di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (16/11).

Menurut Amran, manipulasi harga dapat merusak tata niaga pangan, mengganggu stabilitas harga, dan membebani konsumen. Karena itu, pengawasan diarahkan untuk mengidentifikasi pelaku utama di sepanjang rantai pasok.

Sebelumnya, beredar Surat Edaran Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 tertanggal 10 November 2026 tentang pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan HPP, Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), serta harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Surat tersebut mengatur kepatuhan pelaku usaha untuk sejumlah komoditas, mulai dari beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, gula pasir, hingga pangan pokok tertentu.

Dalam surat edaran itu, pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan izin usaha, pencabutan izin, hingga penarikan pangan dari peredaran.

Jika ditemukan bukti awal tindak pidana di bidang pangan, pelaku dapat diproses dengan ancaman pidana penjara maksimal tujuh tahun dan denda Rp1,5 miliar.

Ketentuan tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan petani jagung karena dikhawatirkan penjualan hasil panen di atas HPP dapat berujung sanksi.

Bapanas kemudian memberikan penjelasan bahwa ketentuan HPP jagung merupakan kewajiban pembelian Bulog, bukan batas maksimal harga jual petani.