NADIKABAR.COM — Pemerintah memperluas cakupan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sejak diterapkan 25 September 2026. Sistem ini digunakan untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri yang dilakukan oleh konsumen di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan terdapat beberapa alur pemungutan PPN dengan skema SPP-TDLN. Mulai dari konsumen melakukan transaksi, hingga proses identifikasi dan pemungutan PPN.
"Mulai dari konsumen melakukan transaksi, penerbit menyampaikan data transaksi, hingga proses identifikasi dan pemungutan PPN. Semua memiliki alur yang saling terhubung," tulis pengumuman di Instagram resmi @ditjenpajakri, dikutip Senin (9/11/2026).
Sebagaimana diketahui, pemungutan PPN via SPP-TDLN melibatkan sejumlah pihak. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026.
Pihak yang terlibat antara lain konsumen yang melakukan transaksi untuk memanfaatkan barang atau jasa digital dari luar negeri. Kemudian ada penyelenggara SPP-TDLN yang ditunjuk pemerintah yakni PT Jalin Pembayaran Nusantara.
