3. SPP-TDLN mengidentifikasi transaksi 4. Pemungutan PPN
Apabila transaksi teridentifikasi sebagai transaksi luar negeri yang terutang PPN, penyelenggara SPP-TDLN akan memberikan konfirmasi kepada penerbit untuk melakukan pemungutan PPN. Sebaliknya apabila transaksi teridentifikasi sebagai transaksi dalam negeri yang notabene di luar skema SPP-TDLN, maka penerbit akan melanjutkan transaksi tanpa memungut PPN melalui mekanisme tersebut.
5. Penerbit memungut PPN dan membuat dokumen pemungutan. Dokumen tersebut merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.
Dokumen pemungutan PPN dapat berupa bill statement dan/atau dokumen sejenis. PPN dapat dikreditkan sepanjang email/nomor telepon terdaftar pada administrasi DJP dan memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan.
"Dari skema tersebut, jelas bahwa SPP-TDLN bukan pajak baru, melainkan mekanisme yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika sebelumnya PPN disetor sendiri oleh wajib pajak, kini PPN akan dipungut secara otomatis apabila transaksi memang terutang PPN," jelas DJP.
