NADIKABAR.COM — Pemerintah memperluas cakupan Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sejak diterapkan 25 September 2026. Sistem ini digunakan untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri yang dilakukan oleh konsumen di Indonesia.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan terdapat beberapa alur pemungutan PPN dengan skema SPP-TDLN. Mulai dari konsumen melakukan transaksi, hingga proses identifikasi dan pemungutan PPN.
"Mulai dari konsumen melakukan transaksi, penerbit menyampaikan data transaksi, hingga proses identifikasi dan pemungutan PPN. Semua memiliki alur yang saling terhubung," tulis pengumuman di Instagram resmi @ditjenpajakri, dikutip Senin (9/11/2026).
Sebagaimana diketahui, pemungutan PPN via SPP-TDLN melibatkan sejumlah pihak. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026.
Pihak yang terlibat antara lain konsumen yang melakukan transaksi untuk memanfaatkan barang atau jasa digital dari luar negeri. Kemudian ada penyelenggara SPP-TDLN yang ditunjuk pemerintah yakni PT Jalin Pembayaran Nusantara.
Berikutnya, ada penerbit selaku pihak yang ditunjuk oleh DJP sebagai pemungut PPN dari konsumen. Dalam hal ini penerbit dapat berupa bank atau lembaga selain bank seperti perusahaan financial technology (fintech) dan gerbang pembayaran (payment gateway) yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi pembayaran atas transaksi digital luar negeri yang dilakukan oleh konsumen.
Pada tahap awal yakni 25 September 2026, DJP telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN dalam penyelenggaraan SPP-TDLN atau issuer. Mereka adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).
PPN yang dihimpun penerbit selanjutnya akan disetorkan kepada penyelenggara SPP-TDLN, kemudian penyelenggara SPP-TDLN yang akan menyetorkannya ke kas negara.
1. Konsumen melakukan transaksi yang difasilitasi oleh penerbit
2. Penerbit mengirimkan data transaksi melalui sistem yang diatur dalam SPP-TDLN. Data yang disampaikan penerbit digunakan untuk menentukan apakah transaksi pemanfaatan produk dan jasa digital dari luar negeri tersebut merupakan objek PPN.
3. SPP-TDLN mengidentifikasi transaksi 4. Pemungutan PPN
Apabila transaksi teridentifikasi sebagai transaksi luar negeri yang terutang PPN, penyelenggara SPP-TDLN akan memberikan konfirmasi kepada penerbit untuk melakukan pemungutan PPN. Sebaliknya apabila transaksi teridentifikasi sebagai transaksi dalam negeri yang notabene di luar skema SPP-TDLN, maka penerbit akan melanjutkan transaksi tanpa memungut PPN melalui mekanisme tersebut.
5. Penerbit memungut PPN dan membuat dokumen pemungutan. Dokumen tersebut merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.
Dokumen pemungutan PPN dapat berupa bill statement dan/atau dokumen sejenis. PPN dapat dikreditkan sepanjang email/nomor telepon terdaftar pada administrasi DJP dan memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan.
"Dari skema tersebut, jelas bahwa SPP-TDLN bukan pajak baru, melainkan mekanisme yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika sebelumnya PPN disetor sendiri oleh wajib pajak, kini PPN akan dipungut secara otomatis apabila transaksi memang terutang PPN," jelas DJP.
