Berikutnya, ada penerbit selaku pihak yang ditunjuk oleh DJP sebagai pemungut PPN dari konsumen. Dalam hal ini penerbit dapat berupa bank atau lembaga selain bank seperti perusahaan financial technology (fintech) dan gerbang pembayaran (payment gateway) yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi pembayaran atas transaksi digital luar negeri yang dilakukan oleh konsumen.
Pada tahap awal yakni 25 September 2026, DJP telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN dalam penyelenggaraan SPP-TDLN atau issuer. Mereka adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, serta PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).
PPN yang dihimpun penerbit selanjutnya akan disetorkan kepada penyelenggara SPP-TDLN, kemudian penyelenggara SPP-TDLN yang akan menyetorkannya ke kas negara.
1. Konsumen melakukan transaksi yang difasilitasi oleh penerbit
2. Penerbit mengirimkan data transaksi melalui sistem yang diatur dalam SPP-TDLN. Data yang disampaikan penerbit digunakan untuk menentukan apakah transaksi pemanfaatan produk dan jasa digital dari luar negeri tersebut merupakan objek PPN.
