NADIKABAR.COM — Pemerintah Malaysia menyiapkan mekanisme verifikasi usia (age verification) guna memperkuat perlindungan anak di ruang digital sebagai bagian dari upaya memastikan platform media sosial mematuhi ketentuan keselamatan digital.
Di Malaysia, kami tidak hanya mempertimbangkan mekanisme penjaminan usia (age assurance), karena pengalaman Australia menunjukkan bahwa anak-anak terkadang masih dapat mencari cara untuk mengakali mekanisme tersebut. Oleh karena itu, kami akan beralih ke mekanisme verifikasi usia," kata Menteri Komunikasi Malaysia Datuk Seri Fahmi Fadzil dalam Bali Tech Week (BTW) 2026 di Denpasar, Selasa.
Terkait dengan upaya pemerintah dalam memastikan kehadiran platform bertanggung jawab bagi semua pihak, Fahmi menyampaikan pemerintah setempat sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan teknologi untuk mencari tahu bagaimana mekanisme tersebut dapat diterapkan.
Diskusi itu dimaksudkan untuk mencari jalan tengah, sehingga mekanisme verifikasi usia dapat diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik sistem identitas yang telah dimiliki negara tersebut. Meski demikian, ia mengklaim bahwa perusahaan-perusahaan media sosial memahami kondisi Malaysia.
"Kami melihat bahwa platform media sosial memahami kondisi tersebut. Namun, kami tetap perlu memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan yang berlaku. Karena itu, kami siap bekerja sama dengan mereka untuk memastikan hal ini dapat terlaksana," ujar dia.
Sejauh ini, Malaysia juga dikatakannya telah menerapkan kebijakan Online Safety Act atau ONSA, yang di dalamnya terdapat Child Protection Code atau Kode Perlindungan Anak sebagai upaya menjaga keamanan anak di dunia digital.
Ia pun mengapresiasi upaya Pemerintah Indonesia yang punya komitmen sama melalui dihadirkannya PP Tunas.
"Menurut saya, sangat baik jika banyak negara di ASEAN mengambil langkah serupa. Kita tidak memiliki parlemen bersama seperti Uni Eropa, padahal ASEAN memiliki populasi hampir 700 juta jiwa," kata Fahmi.
Dia melanjutkan gabungan produk domestik bruto (PDB) negara-negara ASEAN juga mencapai sekitar 1,6 hingga 1,8 triliun dolar AS.
Agar dapat benar-benar memperoleh manfaat dari ekonomi digital, maka pemerintah perlu menjadikan ekosistem ekonomi ini lebih aman. Upaya tersebut harus dimulai dengan memastikan anak-anak terlindungi, khususnya saat berada di ruang digital.
"Melihat kemajuan yang telah dicapai Indonesia, berbagai diskusi yang telah kita lakukan, serta cara kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi besar, saya merasa sangat senang dan optimistis. Kerja yang sangat baik," kata dia.
Hal lain yang Fahmi sampaikan yakni Bali Tech Week 2026 menjadi kesempatan bagi pembuat kebijakan dari kawasan untuk bertukar pengalaman mengenai perkembangan sekaligus tantangan digital, termasuk keamanan siber dan infrastruktur digital.
“Melalui dialog antarpembuat kebijakan, kita dapat saling belajar dan hal ini akan membawa manfaat yang lebih besar bagi kawasan kita,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi perkembangan yang telah dicapai Indonesia serta diskusi mengenai perlindungan anak dan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi besar.
