Ia mengatakan dapur dan sekolah perlu mendapatkan pelatihan agar pelaksanaan prasmanan berjalan sesuai standar. Penyesuaian teknis juga dibutuhkan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah dan jenjang kelas.
Misalnya, kebutuhan pendampingan bagi siswa kelas 1 SD berbeda dengan siswa kelas 4, sehingga kemungkinan diperlukan tenaga tambahan.
Saat ini, BGN masih menguji coba sistem prasmanan di sejumlah wilayah, termasuk Jawa, Merauke, Aceh, dan Palembang. Uji coba tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kendala, mulai dari jarak distribusi, kebutuhan tenaga kerja, hingga edukasi kepada pihak sekolah.
Sudaryono mengatakan perluasan akan dilakukan secara bertahap setelah evaluasi. BGN ingin memastikan berbagai persoalan teknis dapat diatasi sebelum menambah jumlah dapur yang menerapkan sistem tersebut.
Sebelumnya, BGN menargetkan sistem prasmanan dapat diterapkan di sekitar 1.000 hingga 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG hingga akhir 2026. Target tersebut akan dicapai secara bertahap setelah evaluasi terhadap pelaksanaan awal selesai.
Uji coba dilakukan di puluhan SPPG yang tersebar di sejumlah daerah. Perluasan akan diprioritaskan pada dapur dan sekolah yang memiliki kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta kesediaan untuk menjalankan sistem prasmanan.
Selain memberi keleluasaan kepada siswa untuk mengambil tambahan makanan yang tersedia, sistem ini juga diarahkan menjadi bagian dari pendidikan di sekolah. Siswa dapat belajar mengantre, menjalankan piket, dan bersabar saat mengambil makanan.
