NADIKABAR.COM — Pemerintah tengah menyiapkan aturan yang mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) memenuhi kewajiban perpajakan sebagai syarat kenaikan pangkat dan golongan.
ASN yang belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban pajaknya terancam tidak bisa memperoleh promosi jabatan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto mengatakan ketentuan tersebut akan mewajibkan ASN memiliki Surat Keterangan Fiskal (SKF) dalam proses promosi dan eselonisasi.
"Tidak bisa naik golongan, tidak bisa naik pangkat, kalau belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Ini sudah disepakati, nanti akan disampaikan, akan ada diluncurkan oleh menteri-menteri terkait, termasuk Pak Menteri Keuangan (Suahasil Nazara)," ujar Bimo dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11).
Bimo menjelaskan kebijakan tersebut akan ditetapkan melalui surat keputusan bersama yang melibatkan empat atau lima menteri, termasuk Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Namun, Bimo belum merinci latar belakang penyusunan aturan tersebut maupun waktu peluncurannya.
Di sisi lain, Bimo mengungkapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengidentifikasi sejumlah wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu temuan tersebut berkaitan dengan penghapusan bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2025.
Praktik tersebut menyebabkan status SPT Tahunan yang seharusnya kurang bayar berubah menjadi nihil atau mengurangi nilai pajak kurang bayar yang semestinya dibayarkan.
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, DJP mengirimkan surat elektronik secara serentak kepada wajib pajak orang pribadi yang terindikasi melakukan penghapusan bukti pemotongan PPh.
Pengiriman pesan pengingat atau reminder tersebut dilakukan dengan pendekatan behavioural insights untuk mendorong wajib pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan.
Pendekatan tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela melalui komunikasi yang lebih tepat sasaran, sederhana, dan mendorong wajib pajak mengambil tindakan nyata.
