NADIKABAR.COM — Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendukung upaya percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai salah satu strategi penguatan sektor hulu dan hilir sawit.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin menyatakan dalam pelaksanaan program PSR, pihaknya berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Koperasi, Perusahaan Swasta, dan Perusahaan Pemerintah.

“Program Peremajaan Sawit Rakyat ini menjadi program strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selain itu, tambah dia dalam kegiatan Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum (IPOS-Forum) 2026 di Medan, Sumatera Utara, program PSR sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekebun serta keberlanjutan industri sawit nasional.

Berdasarkan data BPDP, capaian nasional program PSR sepanjang tahun 2016 sampai dengan 30 September 2026 telah mencapai 438.217 hektare untuk 196.846 pekebun dengan dana bantuan PSR sebesar Rp12,48 triliun.

Sementara itu, perkembangan program PSR di Sumatera Utara sepanjang tahun 2022 sampai dengan triwulan III 2026 tercatat 19.902,13 hektare dengan 9.048 pekebun, dan total penyaluran dana Rp553,76 miliar.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono menegaskan mendukung percepatan PSR sebagai upaya meningkatkan produktivitas sawit nasional dalam upaya mendukung kebijakan hilirisasi.

"Produksi sawit nasional di tahun depan akan terkena dampak El Nino. Jika turun, ekspor berpeluang terpangkas menjadi 27 juta ton dari sebelumnya 32 juta ton pada tahun ini," katanya.

Eddy menyatakan Gapki berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun industri sawit yang produktif, berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing.

"Harapan kami sawit tetap menjadi aset strategis bangsa untuk masa depan Indonesia," ujarnya.

Sementara itu Plt. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto menjelaskan pondasi utama transformasi industri sawit nasional adalah peningkatan produktivitas, oleh karena itu Program PSR memiliki peranan sangat strategis di mana bukan sekadar kegiatan mengganti tanaman sawit yang sudah tua atau tidak produktif dengan tanaman baru.

"PSR merupakan kesempatan untuk membangun kembali pondasi perkebunan rakyat agar lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut dia transformasi tata kelola industri sawit nasional juga harus menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan produktivitas dan daya saing.

"Keberlanjutan bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan pasar atau standar perdagangan internasional,” katanya.

Pada kesempatan itu Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Alfi Syahriza mendukung penyelenggaraan IPOS Forum 2026 karena industri sawit memiliki peran besar terhadap perekonomian nasional dan daerah, mulai dari kontribusi ekspor dan penerimaan negara hingga penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Dia menegaskan percepatan PSR butuh dukungan menyeluruh, termasuk penyederhanaan prosedur, pendampingan petani, akses pembiayaan, dan penyediaan bibit unggul.

Sementara Ketua Gapki Sumut, Timbas Prasad Ginting, memaparkan sejumlah tantangan transformasi industri sawit nasional yang berpengaruh terhadap keberlanjutan industri sawit ke depannya seperti kebijakan mandatori B50 yang diluncurkan pada 1 Juli 2026.

Oleh karena itu, lanjutnya, upaya mencari solusi persoalan tata kelola lahan perkebunan sawit dan program peremajaan perkebunan menjadi pembahasan dalam IPOS-Forum 2026 yang mengusung tema “Kemana Arah Transformasi Industri Sawit Nasional?”.

Kegiatan tahunan yang didukung BPDP tersebut terbagi atas enam sesi diskusi yang mengusung tema berbeda-beda, yaitu "Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat", "Transformasi Tata Kelola Industri Sawit Nasional", "Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit", "Problematika Pengelolaan Industri Sawit Mutakhir", "Kebijakan Ekspor Sawit Satu Pintu", serta "Inovasi Industri Sawit".

Timbas menyebutkan penyelenggaraan IPOS Forum tahun ini dihadiri lebih dari 500 peserta yang hasilnya akan dijadikan rekomendasi kepada pemerintah.