Alfa merupakan indeks tertentu yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Besaran alfa menjadi salah satu komponen yang menentukan persentase kenaikan upah minimum.
Namun, Said menegaskan usulannya masih berupa perkiraan. Besaran usulan masih menunggu data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi dasar penghitungan upah minimum.
"Tentu menunggu laporan resmi BPS tentang inflasi dan pertumbuhan ekonominya, dihitung bukan tahun kalender tapi tahun takwim. September 2025 sampai Oktober 2026. Berarti menunggu BPS. Kan kita belum tau September dan Oktober berapa inflasi dan berapa pertumbuhan ekonominya," jelas dia.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyoroti kesenjangan upah minimum antardaerah yang dinilai semakin lebar. Ristadi mencontohkan upah minimum di Cirebon sekitar Rp 2,8 juta, sedangkan Kota Bekasi sudah mencapai sekitar Rp 5,9 juta.
"Selisihnya sudah 100% lebih, misal Cirebon Rp 2,8 juta, di kota Bekasi sudah Rp 5,9 juta, ini sudah termasuk ekstrem. Maka secara prinsip KSPN sedang meminta reformasi aturan upah minimum melalui UU Ketenagakerjaan yang baru yang sedang proses dibahas di DPR," kata Ristadi dihubungi NadiKabar.com.
Dengan skema tersebut, pekerja pada sektor industri sejenis akan memiliki upah minimum yang sama di seluruh Indonesia. Sistem tersebut dinilai dapat memberikan keadilan bagi pekerja sekaligus menciptakan persaingan yang lebih sehat bagi pengusaha.
