NADIKABAR.COM — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai kebijakan dana cadangan pesangon yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tidak akan membebani kalangan pengusaha.
Said menegaskan kewajiban pembayaran pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebenarnya sudah diatur sejak lama dalam regulasi ketenagakerjaan maupun standar akuntansi perusahaan.
Menurut Said, skema iuran cadangan pesangon justru dapat memberi keringanan karena pengusaha dapat mencicil kewajiban tersebut sejak awal, dibandingkan harus menanggung beban secara tunai sekaligus atau berutang ke bank saat terjadi PHK maupun efisiensi.
"Nah, sekarang justru pemerintah ingin membantu perusahaan agar bebannya tidak berat nanti saat terjadi PHK. Caranya apa? Kamu cicil," ujar Said dalam konferensi pers secara daring, Senin (16/11).
Said menilai kebijakan ini menjadi solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) bagi buruh maupun dunia usaha, terutama karena ketentuan tersebut tidak diberlakukan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dengan begitu, ia menegaskan bahwa pekerja formal mendapatkan kepastian pendapatan saat terkena PHK, sementara perusahaan terhindar dari tuntutan pekerja ketika mengalami kerugian atau pailit.