Dalam kesempatan itu, Said turut mewanti-wanti kalangan pengusaha untuk mematuhi kewajiban penyetoran iuran dana cadangan pesangon setelah peraturan pemerintah (PP) terkait resmi diterbitkan.
Adapun PP tersebut mencakup regulasi teknis pelaksanaan program sekaligus penunjukan resmi lembaga pengelola dana cadangan pesangon oleh pemerintah.
Ia mengingatkan undang-undang telah mengatur sanksi berlapis bagi perusahaan yang bandel, mulai dari teguran administratif hingga penutupan izin usaha.
"Kalau dia pengusaha tidak membayar iuran dana cadangan pesangon, maka sanksi terberatnya kan penutupan perusahaan," tegas Said.
Tak hanya itu, Said juga mengingatkan adanya ancaman pidana penjara bagi pengusaha yang gagal membayar hak pesangon pekerja saat terjadi PHK akibat lalai menyetorkan iuran cadangan pesangon.
"Pengusaha yang tidak membayar pesangon, pidana 4 tahun. Lihat aja undang-undang yang baru. Akibat dia tidak membayar cadangan pesangon kemudian terjadilah ketidakmampuan membayar pesangon ketika terjadi PHK, padahal iuran dia enggak bayar, kena lagi dia pidana," tuturnya.