"Jadi, ini justru win-win. Buruhnya tenang bekerja karena dana pesangonnya sudah ada kalau terjadi sesuatu PHK. Pengusahanya juga tenang tidak dikejar-kejar buruh kalau terjadi rugi atau pailit atau efisiensi," ucapnya.
Untuk itu, KSPI mengusulkan penerapan batas atas upah atau ceiling wages sebagai dasar perhitungan agar penghitungan iuran tetap proporsional dan tidak memberatkan perusahaan.
Said mencontohkan batas upah tersebut dapat dipatok sebesar tiga kali nilai Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga perusahaan tidak perlu membayar iuran secara berlebihan untuk pekerja level manajer atau direksi yang bergaji puluhan hingga ratusan juta rupiah.
"Nanti dalam menghitung cadangan dana pesangon juga sebaiknya ada ceiling wages, batas upah. Ya kalau enggak enak bener dong direksi yang upahnya Rp100 juta, kita perusahaan membayar iuran direksi gede," ujar Said.
Ia menjelaskan jika di kemudian hari nilai pesangon direksi atau manajer melebihi dana yang terkumpul dari skema batas atas iuran tersebut, selisih kekurangannya tetap dibayarkan langsung secara tunai oleh perusahaan.
Hal serupa juga berlaku apabila perusahaan dan serikat pekerja menyepakati nilai pesangon yang lebih tinggi dari ketentuan undang-undang melalui perjanjian kerja bersama (PKB).