NADIKABAR.COM — Perusahaan kini tidak bisa sembarangan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Dalam Pasal 228, pemerintah mewajibkan pemberi kerja, pekerja, serikat pekerja, serta pemerintah pusat dan daerah melakukan berbagai upaya untuk mencegah PHK. Langkah tersebut antara lain mengurangi kerja lembur, jumlah sif, jam kerja, hingga menawarkan program pensiun dini secara sukarela.
Apabila PHK tidak dapat dihindari, perusahaan wajib melakukan perundingan bipartit dengan pekerja atau serikat pekerja untuk mencapai kesepakatan. Perundingan tersebut harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak dimulai.
Jika tidak tercapai kesepakatan, perselisihan PHK harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. PHK baru dapat dilakukan setelah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
"Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap maka Pemutusan Hubungan Kerja batal demi hukum dan Pemberi Kerja wajib mempekerjakan kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan," bunyi Pasal 228 ayat 7, dikutip Senin (9/11/2026).
