Di sisi lain, Pasal 231 mengatur sejumlah alasan yang memungkinkan terjadinya PHK. Di antaranya perusahaan mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut hingga tutup, mengalami kepailitan, melakukan penggabungan usaha, atau pekerja melakukan pelanggaran ketentuan perusahaan.
Terkait hak pekerja, Pasal 232 mewajibkan perusahaan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak sesuai alasan PHK. Berikut rinciannya:
- Kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah- 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun: 2 bulan upah- 2 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 3 tahun: 3 bulan upah- 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun: 4 bulan upah- 4 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 tahun: 5 bulan upah- 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun: 6 bulan upah- 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun: 7 bulan upah- 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun: 8 bulan upah- 8 tahun atau lebih: 9 bulan upah
Sementara itu, rincian uang penghargaan masa kerja adalah sebagai berikut:- 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun: 2 bulan upah- 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun: 3 bulan upah- 9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 tahun: 4 bulan upah- 12 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun: 5 bulan upah- 15 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 tahun: 6 bulan upah- 18 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 tahun: 7 bulan upah- 21 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 tahun: 8 bulan upah- 24 tahun atau lebih: 10 bulan upah
