Meski demikian, Pasal 229 memberikan pengecualian kewajiban perundingan bipartit bagi pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela, berakhirnya kontrak kerja waktu tertentu, pekerja yang memasuki usia pensiun, serta pekerja yang meninggal dunia.
Sementara itu, Pasal 230 melarang perusahaan melakukan PHK dengan alasan pekerja menikah, hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusui. Larangan juga berlaku terhadap pekerja yang sakit berdasarkan keterangan dokter selama tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut.
Selanjutnya, perusahaan dilarang melakukan PHK karena pekerja menjalankan ibadah, mengikuti kegiatan serikat pekerja, atau melaporkan tindak pidana yang dilakukan pemberi kerja.
Dilarang juga melakukan PHK terhadap pekerja yang memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain dalam satu perusahaan. PHK dengan alasan-alasan tersebut dinyatakan batal demi hukum dan perusahaan wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.
