Di luar itu, Suahasil mengatakan sebelumnya pemerintah pusat juga sudah memberikan tambahan TKD dengan total mencapai Rp 20,5 triliun ke berbagai daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja, baik untuk belanja pegawai maupun belanja program lainnya.
"Transfer ke daerah tahun 2026 ini Kalau di APBN awalnya adalah Rp 693 triliun. Dengan berbagai macam tambahan itu, maka saat ini mungkin sudah mencapai Rp 720 triliun," katanya.
Menurutnya seluruh bantuan dan tambahan transfer ke daerah ini merupakan bukti nyata bahwa pemerintah pusat memantau kondisi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) secara terperinci untuk mengetahui kebutuhan setiap daerah.
"Ini adalah bentuk tambahan yang kita lakukan Karena kita memang memantau APBD secara cukup detil. Nah tentu berbagai macam sebabnya. Tadi ada yang sebagai sebencana alam, ada yang sebagai sebabnya adalah penganggaran untuk belanja pegawai dan seterusnya," pungkas Suahasil.