NADIKABAR.COM — Pemerintah mendorong percepatan dan perbaikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan efisiensi anggaran. Perbaikan mencakup validasi penerima manfaat, peningkatan standar operasional SPPG, dan penguatan pengawasan untuk menekan kejadian fatal kepada penerima manfaat.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini penting untuk pencegahan keracunan makanan, efisiensi anggaran, penindakan dan sanksi atas pelanggaran tata kelola.
"Kepala BGN telah melakukan transformasi MBG 2.0, salah satunya adalah dengan melakukan efisiensi anggaran MBG sebesar Rp 44 triliun yang terdiri dari efisiensi anggaran BGN, efisiensi insentif yayasan, efisiensi dana operasional SPPG dan Virtual Account ganda," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).
Pria yang akrab disapa Zulhas itu menjelaskan, hasil dari efisiensi anggaran akan dikembalikan ke kas negara. Untuk memperkuat transparansi, setiap SPPG juga diwajibkan melaporkan penggunaan dana operasional harian melalui Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).
Zulhas mengatakan, SPPG yang tidak menyampaikan laporan tersebut akan dikenai penghentian pencairan dana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan dana operasional program MBG lebih transparan dan akuntabel.
"SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG," tegasnya.
Untuk wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dan kawasan aglomerasi. Hingga saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan aktivasi terhadap 2.413 SPPG dalam tiga tahap.
Dari jumlah tersebut, terdapat 31 SPPG yang siap beroperasi, sementara sisanya masih perlu pembenahan sarana dan prasarana. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan peresmian bagi SPPG yang siap beroperasi pada minggu kedua Desember.
BGN juga telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 untuk 26.885 SPPG aktif yang melayani 58.374.945 penerima manfaat. Selanjutnya, penerbitan SPS 3 akan menggunakan pemutakhiran data Kemendikdasmen dan Kemenag sebagai acuan validasi penerima manfaat dari kalangan peserta didik.
Sementara SPS 4 akan menetapkan penerima manfaat kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) berdasarkan data by name by address (BNBA) yang telah divalidasi. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan MBG diterima tepat sasaran.
Zulhas juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran melalui penertiban praktik percaloan dan berbagai bentuk perantara yang tidak diperlukan dalam pelaksanaan program MBG. Lain itu, ia juga membahas penguatan aspek keamanan pangan dan menekan kejadian fatal hingga nol persen.
Salah satu inovasi yang dikembangkan Badan Gizi Nasional (BGN) adalah penerapan sistem penyajian makanan secara prasmanan di sekolah. Sistem ini mengadopsi praktik baik program makan sekolah di sejumlah negara yang lebih dulu menerapkan program serupa MBG.
Hasil evaluasi penerapannya akan menjadi bahan penyempurnaan panduan operasional, pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, serta pengintegrasian edukasi gizi ke dalam kegiatan kokurikuler.
Di sisi pengawasan, BGN akan memperkuat inspeksi dan penilaian kelayakan SPPG melalui satuan tugas MBG di daerah, hingga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang terhubung dengan kamera CCTV di seluruh SPPG.