NADIKABAR.COM — Pemerintah tengah merombak ulang data penerima manfaat batuan sosial (bansos) besar-besaran. Data penerima manfaat baru ini direncanakan mulai digunakan untuk penyaluran bansos mulai tahun depan.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan saat ini pemerintah tengah melakukan digitalisasi dan penyatuan data yang berbasis teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Dalam hal ini, pemerintah memadankan data dari berbagai Kementerian/Lembaga semisal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di bawah Kementerian Dalam Negeri, data kepemilikan tanah dari Kementerian ATR/BPN, kemudian data kepemilikan kendaraan di Polri dan masih banyak lagi.
"Arahan Presiden kita jalankan roll out dari teknologi ini di bulan Oktober ini. Semua berjalan dengan bagus. Dukcapil sangat terkoordinasi, ada dari Kemendagri, ada data tadi dari Kementerian misalnya dari Kementerian Desa, tadi dari Menko PMK, kementerian agama, dan juga tadi dari Polri," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Rabu (30/9/2026).
"Semua datanya sudah berbicara satu sama lain, Kementerian/Lembaga ini dengan AI yang dibuat. AI yang dibuat oleh anak-anak Indonesia, putra-putri Indonesia. Dan sampai hari ini, ini sangat diapresiasi oleh dunia kalau saya katakan," sambungnya.
Menurut Luhut yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ini proses integrasi dan digitalisasi data akan membuat daftar penerima bansos semakin solid, yang mana proses pemadanan data lintas Kementerian dan Lembaga ini tuntas pada akhir 2026. Dengan begitu, skema pemberian bansos baru dapat dilakukan mulai awal 2027 nanti.
"2027 kita bagi bansos. Kita akan mencoba kuartal pertama tahun depan kita bagi bansos, tapi itu subject kepada keberhasilan kita sampai akhir tahun," lanjut Luhut.
Selain bansos, melalui integrasi data ini diharapkan dalam satu hingga dua tahun ke depan proses penyaluran subsidi juga akan diubah menjadi dalam bentuk tunai.
"Ini kan baru bansos. Nanti ke depan, kita ini dalam over time, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, subsidi itu akan kita, saya sudah lapor Presiden, tidak lagi pada barang. Langsung pada manusia, jadi cash," ujar Luhut dalam sesi tanya jawab.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebut saat ini pemerintah sedang melakukan digitalisasi data penerima bansos untuk mendorong penerapan skema penyaluran bantuan hanya dalam bentuk tunai pada 2027 mendatang.
Menurutnya proses digitalisasi ini bertujuan untuk meregistrasi ulang penerima bansos yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran. Untuk itu pihaknya membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang benar-benar memerlukan perlindungan sosial untuk mendaftarkan diri.
"Memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk mendaftarkan dirinya jika memang memerlukan bansos dalam rangka perlindungan sosial," ujarnya.
"Baru di era Pak Presiden Prabowo inilah data dibuka, sehingga masyarakat bisa tahu kondisi data kita. Di sana diberi kesempatan untuk usul dan juga sanggah. Maka kalau sekarang terjadi perdebatan tentang data di mana-mana, karena pemerintahnya terbuka," sambungnya.
