NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Dana yang diperkirakan mencapai Rp3 triliun tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam APBD DKI Jakarta 2027.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan, secara prinsip penyaluran kurang bayar DBH telah disepakati dalam pembicaraan dengan Menteri Keuangan. Presiden juga telah memberikan arahan agar kekurangan penyaluran DBH tersebut dibayarkan.

"Secara prinsip, waktu pembicaraan dengan Menteri Keuangan juga sudah disepakati dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan bahwa penyaluran kurang bayar DBH akan dilakukan," kata Yustinus saat ditemui di Gedung AA Maramis, Jakarta, Jumat (20/11).

Meski demikian, Pemprov DKI masih menunggu aturan teknis yang akan menjadi dasar penyaluran dana tersebut. Kepastian mengenai mekanisme dan jumlah pembayaran akan mengacu pada PMK yang diterbitkan pemerintah pusat.