"Untuk mekanisme dan jumlahnya, yang pasti kita tunggu PMK-nya terbit. Mudah-mudahan akhir November ini terbit," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kebutuhan pembiayaan dalam APBD DKI Jakarta 2027 mencapai sekitar Rp7,5 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp3 triliun direncanakan berasal dari kurang bayar DBH, sedangkan Rp4,5 triliun lainnya melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Terkait kebutuhan pembiayaan infrastruktur tersebut, Yustinus mengatakan Pemprov DKI juga tengah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas proyek-proyek yang akan dibiayai. Proyek tersebut turut menjalani penilaian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).