Bisnis
HALAMAN 3 DARI 3
DKI Jakarta Tunggu Kurang Bayar DBH Rp3T dari Pemerintah Pusat Cair
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusa
Redaksi NadiKabar
✓
Redaksi NadiKabar
•
Dipublikasikan: Jumat, 20 November 2026 pukul 14:48 WIB
• ⏱ 2 menit baca
Pemprov DKI sebelumnya mengubah rencana penerbitan obligasi daerah menjadi pinjaman melalui PT SMI. Perubahan itu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasar obligasi dan tingkat bunga yang dinilai cukup tinggi.
Yustinus mengatakan Pemprov DKI juga mengupayakan tenor pinjaman yang lebih panjang agar beban pembayaran melalui APBD tidak terlalu berat.
"Beberapa hari lalu Pak Mendagri juga sudah menegaskan lagi dukungan, termasuk kemungkinan nanti bisa mendapatkan tenor yang lebih panjang sehingga beban di APBD-nya tidak terlalu berat," pungkasnya.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.