Ia mengatakan pemerintah memang perlu mengarahkan investasi baru ke industri yang mengolah produk setengah jadi menjadi produk turunan, sehingga hilirisasi tidak berhenti pada pengolahan bijih nikel menjadi NPI atau ferronickel.
"Nah, yang kita harapkan itu memang industri investasi yang mengolah bahan setengah jadi tersebut menjadi turunan-turunan lainnya," ucapnya.
Sebelumnya, Bahlil membuka buka opsi moratorium atau pembatasan pembangunan fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) nikel yang masih menghasilkan produk setengah jadi. Wacana ini akan dibahas lebih lanjut dan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan berkaitan dengan kondisi risiko oversupply nikel di pasar global. Adapun Bahlil mengatakan bahwa mayoritas industri pengolahan nikel saat ini baru menghasilkan produk dengan tingkat pengolahan sekitar 50-60%.
"Ke depan, kita ingin untuk industri-industri yang sudah terlalu banyak menghasilkan bahan baku setengah jadi, mungkin penting nanti kami rapatkan, kami akan laporkan ke Presiden, tapi dalam diskusi saya dengan tim, penting untuk kita mulai memilih mana industri yang tetap kita lanjutkan dan mana industri yang perlu kita melakukan moratorium, supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak segila-gilaan," ujar Bahlil di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
